PENGADILAN AGAMA PALOPO CANANGKAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK), WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBK) DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Pengadilan Agama Palopo mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Senin (14-01-2019).
Ketua Pengadilan Agama Palopo, Drs. M. Thayyib, Hp dalam sembutannya menyatakan bahwa secara faktual Pengadilan Agama Palopo sudah lama menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama saat pelaksanaan akreditasi penjamin mutu (SAPM) yang dilaksanakan pada bulan November 2018 dengan predikat penilaian A Exellent namun baru hari ini dideklarasikan secara terbuka dengan melibatkan unsur pemerintah di wilayah Palopo seperti Pemkot Palopo, Pengadilan Negeri Palopo, Polres Palopo dan Kodim Palopo.
Sementara itu Wakil Walikota Palopo Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. sangat mendukung dengan pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Palopo.
Keberhasilan pembangunan Zona Intergritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan RB Nomor 52 Tahun 2014. Dan kita semua patut bersyukur atas segala prestasi atau capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Agama Palopo untuk mewujudkan tercapainya Zona Integritas seperti hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan nilai B serta predikat Exelent atau nilai A pada Akreditasi Penjaminan Mutu yang diperoleh pada tahun 2018 yang lalu. Kata beliau menutup sambutannya.
Acara yang yang digelar di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Palopo juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo bpk. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo ibu Nur Yalamlan Cayana, S.H., M.H, Wakapolres Palopo bpk. Wolo Susilo, S.E dan Kasi Personel Kodim Palopo bpk. Lettu Kav. Mujahid serta salah satu pengacara yang mewakili dari Peradi Palopo yaitu Umar Kaso, S.H.
PENGADILAN AGAMA PALOPO GELAR UPACARA BENDERA
DALAM RANGKA HUT KORPRI KE-47 TAHUN 2018
Palopo, www.pa-palopo.go.id
Kamis, 29 November 2018, bertempat di halaman depan Pengadilan Agama Palopo digelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUR Korpri yang ke-47. Bertindak selaku pembina upacara Drs. M. Thayyib HP yang juga sebagai Ketua Pengadilan Agama Palopo.
Upacara yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila dan menyanyikan mars Korpri kemudian amanat Pembina upacara yang dalam hal ini membacakan sambutan Presiden RI dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Korpri ke-47 Tahun 2018.
Pesan dalam sambutan Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Aparatur Sipil Nasional harus berupaya untuk memberikan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa dan negara harus selalu ditingkatkan. Dihadapkan pada perubahan sosial dan ekonomi yang sangat pesat, Aparatur Sipil Negara juga harus melakukan banyak penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan zaman.
Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat dan juga dunia usaha untuk menyampaikan aspirasinya tersebut akan menjadi beban Aparatur Sipil Negara jika tidak diikuti dengan perubahan kerja. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus melayani masyarakat dengan sungguhsungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas. Mau tidak mau, Aparatur Sipil Negara harus selalu open mind, terus melakukan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
