SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA PALOPO

 iconptsp.png

 

 

 
Menu
 

PENGADAAN_POSBAKUM.png

sipp_web.png logo_e-court.png Gugatan_Mandiri.png  siwas Direktori-Putusan.png  zi

logo_kecil_baru.png

PROSEDUR LEGALISASI AKTA CERAI
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Pertama:

  Pihak yang berpekara datang sendiri atau diwakili oleh kuasanya dengan menunjukan surat kuasa yang ditandatangi oleh Pihak yang berpekara.

Kedua:

    Pemohon menunjukan dan menyerahkan Akta cerai yang asli beserta foto kopi yang akan dilegalisasi secukupnya kepada petugas meja III, dan jika ternyata Akta cerai tersebut hilang maka harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Ketiga:

   Petugas Meja III meneliti dan mengecek keabsahan blangko Akta cerai, nomor seri, kode, tahun pembuatan dan substansi dari akta cerai tersebut, dan jika setelah diperiksa ternyata benar dan sesuai dengan aslinya maka petugas Meja III meneruskan kepada Panitera untuk melegalisasi.

Keempat:

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 53 tahun 2008 tertanggal 23 Juli 2008, setiap legalisasi akta cerai tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per satu legalisir untuk disetor ke kas negara (PNBP).

PROSEDUR PENGAMBILAN SISA PANJAR

PERTAMA :

     Setelah Majelis Hakim membaca putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membuat perincian biaya yang telah diputus dan diberikan kepada pemegang Kas untuk dicatat dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara dan Buku Induk Keuangan Perkara.

KEDUA :

     Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

KETIGA :

     Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

Catatan :

    Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat untuk ditandatangani.

Kuitansi pengambalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar :

Lembar pertama untuk pemegang Kas
Lembar Kedua untuk Pemohon/Penggugat
Lembar Ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

KEEMPAT :

    Pemohon/Penggugat setelah menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatanganinya, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas.

KELIMA :

   Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat.

Catatan :

    Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.

Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa bilamana Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHP Perdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Pencarian...

ACO_terbaru.png

SKM.pngKuisioner  Persepsi Korupsi

 

Flag Counter

Info TPM Tenaga Teknis Pradilan Agama

Penghargaan PA Palopo

IMG_20200727_152003FILEminimizer.jpg

sertifikat

 

 

Ketua PA Palopo

Muh. Gazali

Hakim, Pegawai dan Honorer

WAKIL KETUA
HAKIM
HAKIM
HAKIM
PANITERA
PANMUD HUKUM
PANMUD GUGATAN
PANMUD PERMOHONAN
PANITERA PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI
SEKRETARIS
KASUBBAG IT
KASUBBAG UMUM
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
JURUSITA
JURUSITA
JURUSITA PENGGANTI
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
HONORER
HONORER
SECURITY
SECURITY
HONORER
HONORER
DRIVER

TAUTAN TERKAIT

sulsel.png

palopokota.png

Ucapan Selamat / Duka CIta