SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA PALOPO

 
Menu
 
sipp_web.png logo_e-court.png Gugatan_Mandiri.png  siwas Direktori-Putusan.png  zi
No MENU KODE
A INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA
  A1 Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
    1 Profil Pengadilan, meliputi:
      a. Fungsi, Tugas dan Yurisdiksi Pengadilan; A1.1a
      b. Struktur Organisasi Pengadilan; A1.1b
      c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; A1.1c
      d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
(info ada di menu utama Profil & Pelayanan > Data Hakim & Pegawai > Profil Singkat)
A1.1d
      e. Profil singkat pejabat struktural / fungsional, Staf; dan A1.1e
      f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. A1.1f
    2 Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. A1.2
    3 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
(info ada di menu utama Profil & Pelayanan > Biaya Perkara)
A1.3
    4 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
(info ada di halaman kiri Beranda dan juga Link menuju Jadwal Sidang SIPP Web)
A1.4
  A2 Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
    1 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; A2.1
    2 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; A2.2
    3 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai; A2.3
    4 Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; A2.4
    5 Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi; A2.5
    6 Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A2.6
  A3 Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
    1 Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Nama program dan kegiatan;
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
A3.1
    2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). A3.2
    3 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: A3.3
      a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
      b. Neraca Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
    4 Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris; A3.4
    5 Pengumuman pengadaan barang dan jasa.
(terdapat pada menu utama link menuju LPSE MARI) 
A3.5
  A4 Informasi Laporan Akses Informasi
    Ringkasan Laporan Akses Informasi  yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
d. Alasan penolakan permohonan informasi.
A4
  A5 Informasi tentang pengunjung Website.
(info ada di halaman Beranda samping kiri)
A5
B Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
  B1 Informasi tentang Perkara dan Persidangan
    1 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
(info ada di halaman kiri Beranda DIREKTORI PUTUSAN)
B1.1
    2 Informasi dalam Buku Register Perkara.
(info ada di halaman kiri Beranda SIPP WEB - Daftar Seluruh Perkara)
B1.2
    3 Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
(info ada di halaman kiri Beranda SIPP WEB - Laporan Statistik Perkara)
B1.3
    4 Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
(info ada di halaman kiri Beranda SIPP WEB - Detail Perkara)
B1.4
    5 Laporan penggunaan biaya perkara. B1.5
  B2 Informasi tentang Pengawasan dan Pendisplinan
    1 Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya. B2.1
    2 Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). B2.2
    3 Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. B2.3
    4 Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. B2.4
    5 Putusan Majelis Kehormatan Hakim. B2.5
  B3 Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
    1 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan.
(info ada di halaman Beranda samping kanan PERATURAN DAN KEBIJAKAN - Kebijakan Mahkamah Agung RI)
B3.1
    2 Naskah semua Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik.
(info ada di halaman Beranda samping kanan PERATURAN DAN KEBIJAKAN)
B3.2
    3 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
(info ada di halaman Beranda samping kanan PERATURAN DAN KEBIJAKAN)
B3.3
    4 Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pengadilan Agama Palopo. B3.4
    5 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. B3.6
  B4 Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
    1 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan. B4.1
    2 Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. B4.2
    3 Profil Hakim, Pejabat Stuktural, Fungsional, dan Staf yang meliputi:
(info ada di menu utama Profil & Pelayanan > Data Hakim & Pegawai > Profil Singkat)
a. Nama;
b. Riwayat pekerjaan;
c. Posisi;
d. Riwayat pendidikan; dan
e. Penghargaan yang diterima.
B4.3
    4 Data Statistik Kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan Pegawai. B4.4
    5 Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. B4.5
    6 Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
(info ada di menu utama Kinerja Instansi > Surat oleh Pimpinan)
B4.6
    7 Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. B4.7
NO NAMA JABATAN STATUS E-LHKPN
KETERANGAN
1 Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.  Ketua Diumumkan Link
2 Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. Wakil Ketua
Diumumkan Link
3 Hapsah, S.Ag., M.H. Hakim Diumumkan Link
4 Satriani, S.H.I.
Hakim Diumumkan Link
5 Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Hakim Permintaan Formulir Link
6 Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. Hakim Permintaan Formulir
Link
7 Shafar Arfah, S.H., M.H.
Panitera Diumumkan Link
8 Muhar Muhajir, S.H. Sekretaris Diumumkan Link
9 Dra. Juita Panmud Permohonan Diumumkan Link
10 Dra. Nasrah Arif, S.H. Panmud Hukum Diumumkan Link
11 Hj. Mariani, S.H. Panmud Gugatan Diumumkan Link
12 Rismayani, S.H.
Panitera Pengganti Diumumkan Link
13 Khumaeni, S.H.I. Panitera Pengganti Diumumkan Link
14 Bastian, S.H.I Panitera Pengganti Diumumkan Link
Agenda Kerja Pimpinan dan Satuan Kerja 2019
NO NAMA Uraian Agenda
KETERANGAN
BULAN JANUARI
1 18 Januari 2019
Pembukaan Pesona Luwu Raya
Istana Datu Luwu, Palopo
2 21 - 22 Januari 2019
Malam rama tamah Pesona Luwu Raya
Istana Datu Luwu, Palopo
3 23 Januari 2019
Hari Perlawanan Rakyat Luwu
Stadion Lagaligo, Palopo
4
5
6
7
8
9
10
11
12

- Hak-Hak Pencari Keadilan

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

  1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
  2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
  3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  6. Berhak memberikan keterangan secara bebas di hadapan hakim.
  7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
  10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang.
  22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan Undang-Undang.
  23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. (Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP).

 

Pencarian...

SKM.png

Kuisioner  Persepsi Korupsi

Flag Counter

Info TPM Tenaga Teknis Pradilan Agama

Penghargaan PA Palopo

sertifikat

 

Ketua PA Palopo

Azimar

Hakim, Pegawai dan Honorer

WAKIL KETUA
HAKIM
HAKIM
HAKIM
HAKIM
PANITERA
PANMUD HUKUM
PANMUD GUGATAN
PANMUD PERMOHONAN
PANITERA PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI
PANITERA PENGGANTI
SEKRETARIS
KASUBBAG IT
KASUBBAG UMUM
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
JURUSITA
JURUSITA
JURUSITA PENGGANTI
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
HONORER
HONORER
SECURITY
SECURITY
HONORER
HONORER
DRIVER

TAUTAN TERKAIT

sulsel.png

Web Mail

Waktu Sholat